Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan telah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK. Kabar ini disampaikan dalam siaran pers Kemendikdasmen tertanggal 29 Oktober 2026, di tengah pelaksanaan TKA yang sedang berjalan di berbagai daerah.

Yang perlu digarisbawahi: nama-nama tersebut belum diumumkan dan belum dinyatakan terbukti melanggar, karena setiap nama masih dalam proses pendalaman untuk memastikan keterkaitan dan bukti yang tersedia.

Sejumlah Nama Sudah Dikantongi, Pemeriksaan Masih Berjalan

Melalui Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen terus mendalami laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan TKA 2026. Proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan menelaah informasi, bukti, dan kronologi kejadian yang dilaporkan. Kemendikdasmen menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian sebelum menetapkan langkah lebih lanjut.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal proses pemeriksaan terhadap berbagai laporan yang masuk. Pengumpulan informasi dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan berjalan secara akuntabel.

“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada. Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faisal.

Pernyataan itu menegaskan tidak ada vonis sebelum bukti diperiksa, dan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti.

Dasar Aturan: Permendikdasmen 9 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen 56 Tahun 2026

Penanganan dugaan pelanggaran TKA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional. Pedoman tersebut mengatur klasifikasi pelanggaran menjadi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk penanganan sesuai jenis pelanggaran dan pihak yang melakukannya.

Tidak semua pelanggaran berujung pada sanksi berat; sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan siapa pelakunya — peserta, pelaksana, atau satuan pendidikan.

Sanksi bagi Peserta TKA

Bagi peserta TKA, sanksinya bertingkat sebagai berikut:

  • Pelanggaran ringan: ditangani dengan peringatan lisan oleh pengawas ruang.
  • Pelanggaran sedang: dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
  • Pelanggaran berat: dapat dikenai tindakan berupa pengeluaran peserta dari ruang ujian dan pemberian nilai nol untuk mata pelajaran terkait, setelah dilakukan investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat.

Dengan kata lain, sanksi paling berat bagi peserta — dikeluarkan dari ruang ujian dan nilai nol — mensyaratkan investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat terlebih dahulu.

Sanksi bagi Pelaksana: Pengawas, Proktor, hingga Teknisi

Sanksi tidak hanya berlaku bagi peserta. Bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, dan teknisi, pedoman yang sama juga mengatur sanksi bertingkat:

  • Pelanggaran ringan: dapat dikenai peringatan lisan.
  • Pelanggaran sedang: berupa surat peringatan.
  • Pelanggaran berat: berupa pemberhentian dari penugasan terkait.

Bagi guru yang bertugas sebagai pengawas ruang atau proktor, ketentuan ini menjadi pengingat serius: tugas pengawasan bukan sekadar menjaga ruang ujian tetap tertib, melainkan juga menjaga integritas diri sebagai pelaksana asesmen. Pelanggaran berat oleh pelaksana dapat mengakhiri penugasannya dalam penyelenggaraan TKA.

Sanksi bagi Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan pun dapat dikenai konsekuensi bila terbukti melakukan pelanggaran. Menurut siaran pers Kemendikdasmen, satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes di satuan pendidikan tersebut. Adapun untuk pelanggaran berat, dapat diberikan rekomendasi penghentian sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.

Integritas TKA dengan demikian dijaga pada tiga lapis sekaligus: peserta, pelaksana, dan penyelenggara di sekolah.

BSSN dan Komdigi Dilibatkan untuk Keamanan Sistem dan Data

Dalam proses pendalaman, Kemendikdasmen juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kedua instansi itu dilibatkan untuk menelaah aspek keamanan sistem dan integritas data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran dilakukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai asesmen terstandar.

“Kami berkomitmen memastikan penyelenggaraan TKA berjalan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Setiap laporan dan temuan menjadi perhatian kami untuk didalami sesuai ketentuan, sehingga integritas asesmen tetap terjaga dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Toni.

Pelibatan BSSN dan Komdigi ini relevan karena sebagian pelaksanaan TKA berlangsung secara daring, sehingga keamanan sistem dan integritas data ikut menentukan kredibilitas hasil asesmen.

Masyarakat Boleh Melapor, Identitas Pelapor Dijaga

Kemendikdasmen mengajak masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab dengan menyertakan informasi dan bukti yang relevan. Sesuai pedoman penyelenggaraan TKA, identitas pelapor wajib dijaga kerahasiaannya oleh penyelenggara yang menerima laporan.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila pelanggaran tidak terbukti, proses pemeriksaan dihentikan. Ketentuan ini memberi kepastian dua arah: laporan yang terbukti ditindak, laporan yang tidak terbukti tidak berlarut-larut menjadi tuduhan.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau memperoleh informasi lebih lanjut terkait layanan Kemendikdasmen dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui laman resmi Kemendikdasmen.

Penutup: Tunggu Hasil Pemeriksaan, Jangan Menyebar Nama

Bagi guru, pengawas, dan orang tua, pesan terpenting dari siaran pers ini ada dua. Pertama, integritas TKA dijaga serius: laporan didalami, sanksi bertingkat sudah diatur, dan keamanan sistem diperiksa bersama BSSN dan Komdigi. Kedua, nama-nama yang dikantongi Kemendikdasmen masih berstatus diduga, bukan terbukti — sehingga menyebarkan nama atau menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum ada hasil resmi justru bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang ditekankan kementerian.

Yang bisa dilakukan sekolah saat ini adalah memastikan pelaksanaan TKA berjalan jujur dan tertib, mendokumentasikan setiap kejadian sesuai prosedur, dan mengarahkan laporan — bila ada — melalui jalur resmi dengan bukti yang relevan.

Rincian mengenai penanganan dugaan pelanggaran TKA, klasifikasi sanksi, dan jalur pengaduan mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen, termasuk Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026.