Loka MBG: Belanja Dapur Makan Bergizi Gratis Kini Belajar dari SIPLah, Ditargetkan Menyeluruh Januari 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin kerja sama untuk menata belanja dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditandatangani di Jakarta pada Jumat (30/10/2026). Platform yang dikembangkan bernama Loka MBG, dan ia tidak dibangun dari nol: ia mengadaptasi pengalaman Kemendikdasmen dalam mengelola Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).

Bagi sekolah, kabar ini penting karena dapur MBG yang melayani murid setiap hari kini akan diawasi dengan sistem yang sudah teruji di dunia pendidikan. Tujuannya sama dengan yang selama ini dijaga SIPLah: belanja berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan setiap transaksi tercatat sehingga dapat ditelusuri.

Mengapa BGN Memilih SIPLah, Bukan Sistem Baru?

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan alasan yang sederhana: mengadopsi sistem yang sudah berjalan lebih tepat daripada membangun mekanisme baru yang belum diketahui efektivitasnya. Ia menyampaikan bahwa pihaknya belajar dari cara Kemendikdasmen mengelola SIPLah, lalu memodifikasinya sedikit agar sesuai dengan kebutuhan dapur MBG.

“Tujuannya kita belajar atau kita melihat benchmarking cara yang sudah terbukti saja. Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ujar Sudaryono.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama ini meningkatkan kualitas pelayanan MBG sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para murid di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari upaya yang sangat diharapkan Bapak Presiden untuk anak-anak kita berbadan sehat dan juga memiliki semangat untuk belajar,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Rekam Jejak SIPLah: 5,01 Juta Transaksi Senilai Rp21,6 Triliun

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan SIPLah menjadi salah satu dukungan konkret Kemendikdasmen dalam kerja sama ini. Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan. Jumlah transaksi itu tumbuh 20,76 persen, sedangkan nilai transaksinya meningkat 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan sekolah membandingkan harga, mengacu pada standar harga pemerintah daerah, serta memperoleh informasi transaksi secara transparan. Bagi dapur MBG, kemampuan seperti inilah yang hendak ditiru: harga bisa dibandingkan, asal bahan pangan bisa dilacak, dan setiap rupiah belanja tercatat jelas.

“Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,” kata Gogot.

Apa Itu Loka MBG dan Bagaimana Pembagian Tugasnya?

Loka MBG dirancang untuk mengatur belanja SPPG, nama resmi dapur MBG. Melalui platform ini, seluruh penyedia bahan pangan wajib berstatus pemasok terverifikasi. Asal bahan pangan seperti daging ayam, telur, dan ikan dapat dilacak, termasuk cara penyimpanannya. Sudaryono menegaskan hal itu dengan kalimat yang mudah dipahami: “Kita bisa tahu asal telurnya, ayamnya dari mana, ikannya dari mana, dan disimpan seperti apa.”

Pembagian tugas dalam kerja sama ini juga sudah diatur. BGN bertanggung jawab atas pedoman teknis pengadaan elektronik oleh SPPG, mulai dari kebutuhan pengadaan, kewajaran harga, mutu dan jumlah barang, penapisan pemasok, persetujuan transaksi, pembayaran, hingga pertanggungjawaban dana. Kemendikdasmen mendukung melalui akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran data, sumber daya manusia untuk pengelolaan layanan dan pengembangan sistem, serta narasumber bimbingan teknis. Pendampingan juga dilakukan melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP).

Tahapan: Uji Coba 40 Dapur, Peluncuran Besar Desember, Menyeluruh Januari 2027

Pengembangan Loka MBG diawali dengan uji coba yang melibatkan 40 SPPG. Platform tersebut menjalani peluncuran awal atau soft launch pada 30 Oktober 2026, bersamaan dengan penandatanganan kerja sama. Selanjutnya, peluncuran besar atau grand launch direncanakan pada Desember 2026, sebelum sistem tersebut diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh pada Januari 2027.

BGN menargetkan seluruh dapur MBG, yang jumlahnya dilaporkan mencapai 26.700 dapur, berbelanja lewat sistem ini pada Januari 2027.

Langkah ini berjalan bersamaan dengan penertiban dapur MBG. Laporan ANTARA menyebutkan, BGN menjatuhkan sanksi suspend khusus kepada 6.097 SPPG karena tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN). Sanksi itu mulai berlaku Senin (2/11/2026) dan mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026. SPPG yang terkena sanksi masih diberi kesempatan beroperasi kembali setelah memenuhi kewajiban pelaporan.

Apa Artinya bagi Sekolah dan Guru?

Pertama, data penerima MBG di sekolah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar penerima benar-benar murid yang terdata resmi. Data yang rapi di Dapodik membantu memastikan bantuan sampai kepada murid yang tepat.

Kedua, keterlacakan bahan pangan memberi rasa aman yang lebih besar bagi sekolah dan orang tua. Ketika asal telur, ayam, dan ikan bisa ditelusuri, sekolah lebih mudah menjawab pertanyaan orang tua tentang mutu makanan anak-anak mereka.

Ketiga, pelibatan pelaku usaha lokal membuka peluang bagi lingkungan sekitar sekolah. Usaha kecil dan koperasi di sekitar sekolah yang memenuhi syarat berkesempatan menjadi bagian dari rantai pasok dapur MBG, selama lolos verifikasi sebagai pemasok.

Pada akhirnya, Loka MBG adalah upaya membawa disiplin belanja sekolah ke dapur MBG: harga bisa dibandingkan, transaksi tercatat, pemasok terverifikasi, dan bahan pangan bisa dilacak. Bila tahapan uji coba hingga penerapan menyeluruh pada Januari 2027 berjalan sesuai rencana, murid di seluruh Indonesia diharapkan menerima MBG yang lebih baik, lebih tepat sasaran, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Rincian teknis penerapan Loka MBG, jadwal peluncuran tahap berikutnya, dan ketentuan bagi pemasok mengikuti pengumuman resmi Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.