Kabar bahwa gaji guru naik 60 persen mulai tahun 2027 sempat beredar luas di media sosial. Klarifikasi resmi yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026 menyatakan unggahan tersebut sebagai konten palsu, dan hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pokok guru secara umum untuk tahun 2027.

Artinya, kabar itu bukan pengumuman resmi, melainkan klaim yang tidak didukung keputusan pemerintah. Guru tidak perlu menjadikan angka 60 persen itu sebagai patokan penghasilan tahun depan, dan kabar semacam ini sebaiknya tidak diteruskan sebelum diperiksa kebenarannya.

Klaim yang Beredar di Media Sosial

Menurut klarifikasi Tribratanews Polda Jawa Barat, beredar foto arsip dari akun Facebook bernama Aksara Nusa pada Rabu, 29 Oktober 2026, yang berisi klaim bahwa Menteri Keuangan dan DPR RI resmi menaikkan gaji guru sebesar 60 persen mulai tahun 2027. Unggahan semacam ini mudah terlihat meyakinkan karena memakai foto arsip, mengatasnamakan pejabat dan lembaga negara, serta menyajikan angka yang spesifik.

Namun, tampilan yang meyakinkan belum tentu berarti benar. Yang menentukan adalah apakah ada siaran pers atau pernyataan resmi dari instansi berwenang yang menetapkan kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, penelusuran justru mengarah pada kesimpulan sebaliknya.

Hasil Cek Fakta: Dinyatakan Salah dan Termasuk Konten Palsu

Tribratanews Polda Jawa Barat memberi label klarifikasi ini sebagai hoaks dengan kategori fabricated content, atau konten palsu. Kesimpulannya tegas: hingga saat ini, belum ada keputusan resmi atau kepastian mengenai kenaikan gaji pokok guru secara umum untuk tahun 2027, sehingga unggahan yang mengklaim kenaikan 60 persen itu adalah konten palsu.

Penelusuran cek fakta mengarah pada dua pemberitaan Agustus 2026 yang sering disalahartikan sebagai pengumuman kenaikan gaji. Keduanya justru menunjukkan bahwa yang terjadi saat itu adalah dorongan dan pembahasan, bukan penetapan kebijakan.

Sumber Aslinya: Dorongan DPR, Bukan Keputusan Pemerintah

Pertama, pemberitaan ANTARA pada Jumat, 14 Agustus 2026, berjudul DPR minta gaji dan tunjangan guru-dosen naik pada 2027. Di dalamnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah memasukkan kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Perlu dibedakan dengan jelas: mendorong pemerintah memasukkan suatu usulan dalam pembahasan anggaran bukanlah pengumuman bahwa kenaikan sudah resmi ditetapkan. Usulan dalam pembahasan RAPBN masih harus melalui proses pembahasan dan persetujuan, dan angka yang diusulkan belum tentu menjadi angka yang akhirnya ditetapkan.

Kedua, pada 14 Agustus 2026, Katadata memberitakan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru untuk 2027. Pernyataan ini berlawanan arah dengan klaim unggahan viral: bukan mengonfirmasi kenaikan, melainkan menegaskan bahwa kenaikan itu belum direncanakan.

Dengan demikian, rangkaiannya menjadi jelas. Ada dorongan DPR agar kenaikan gaji dan tunjangan guru-dosen dibahas dalam RAPBN 2027, ada pernyataan Menteri Keuangan bahwa pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru untuk 2027, dan tidak ada keputusan resmi yang menetapkan kenaikan 60 persen.

Apa yang Benar Sampai Saat Ini

Berdasarkan klarifikasi resmi tersebut, inilah posisi faktanya:

  • Tidak ada keputusan resmi yang menetapkan gaji guru naik 60 persen mulai tahun 2027.
  • Tidak ada kepastian mengenai kenaikan gaji pokok guru secara umum untuk tahun 2027.
  • Yang ada pada Agustus 2026 adalah dorongan DPR agar kenaikan gaji dan tunjangan guru-dosen masuk dalam pembahasan RAPBN 2027.
  • Pada saat yang sama, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru untuk 2027.

Posisi ini bisa saja berubah bila pemerintah mengumumkan kebijakan baru melalui kanal resmi. Namun, sampai ada pengumuman resmi semacam itu, angka 60 persen tidak boleh dikutip sebagai kebijakan yang sudah diputuskan.

Mengapa Kabar Seperti Ini Mudah Dipercaya

Kabar gaji menyentuh kebutuhan sehari-hari, sehingga wajar bila banyak guru berharap kabar itu benar dan lebih mudah menerima kabar baik tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu.

Selain itu, unggahan hoaks sering memakai pola yang sama: foto arsip yang terlihat resmi, nama lembaga negara, dan angka spesifik sehingga tampak seperti liputan berita. Semakin spesifik angka yang ditulis, semakin penting untuk memeriksa apakah angka itu benar-benar tercantum dalam sumber resmi.

Cara Memeriksa Kabar Gaji Guru Sebelum Membagikannya

Agar tidak ikut menyebarkan kabar yang keliru, lakukan langkah sederhana ini setiap kali menerima kabar mengenai gaji, tunjangan, atau kebijakan kepegawaian guru:

  • Periksa sumber aslinya: apakah kabar itu berasal dari siaran pers kementerian atau pemberitaan media kredibel, atau hanya dari tangkapan layar dan akun media sosial yang tidak jelas.
  • Periksa tanggalnya: pemberitaan lama yang dipotong dan dibagikan ulang sering disajikan seolah-olah kabar terbaru, padahal konteksnya sudah berbeda.
  • Periksa bunyi kebijakannya: dorongan, usulan, dan pembahasan anggaran berbeda dengan keputusan dan peraturan yang sudah berlaku.
  • Periksa kanal resmi: pengumuman gaji dan tunjangan guru umumnya disampaikan kementerian terkait atau media kredibel, bukan semata-mata lewat unggahan akun anonim.
  • Bila ragu, jangan teruskan: menahan diri untuk tidak membagikan kabar yang belum terverifikasi jauh lebih aman daripada ikut menyebarkannya.

Langkah-langkah ini juga berlaku untuk kabar mengenai rekrutmen, beasiswa, dan bantuan pendidikan yang mengatasnamakan instansi pemerintah tetapi tidak pernah diumumkan melalui kanal resmi.

Penutup: Tunggu Pengumuman Resmi, Bukan Unggahan Viral

Kesimpulannya, kabar gaji guru naik 60 persen mulai tahun 2027 adalah hoaks. Klarifikasi resmi menyatakan unggahan itu sebagai konten palsu, dan fakta yang bisa diverifikasi justru menunjukkan bahwa pada Agustus 2026 yang ada hanyalah dorongan DPR dalam pembahasan RAPBN 2027 serta pernyataan Menteri Keuangan bahwa pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru untuk 2027.

Bagi guru, sikap yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak menjadikan unggahan media sosial sebagai dasar perencanaan keuangan. Bila di kemudian hari pemerintah benar-benar menetapkan kebijakan baru, kebijakan itu pasti akan diumumkan melalui kanal resmi dan diberitakan media kredibel, lengkap dengan aturan, besaran, dan jadwal berlakunya.

Rincian mengenai klarifikasi hoaks ini mengikuti klarifikasi Tribratanews Polda Jawa Barat yang diterbitkan 31 Oktober 2026, dengan merujuk pada pemberitaan ANTARA dan Katadata pada 14 Agustus 2026; kebijakan gaji guru selanjutnya mengikuti pengumuman resmi pemerintah yang berwenang.